Find and Follow Us

Selasa, 17 September 2019 | 20:24 WIB

KPAI Vs Audisi PB Djarum, Ini Kata Menpora

Oleh : Reza Adi Surya | Selasa, 10 September 2019 | 13:40 WIB
KPAI Vs Audisi PB Djarum, Ini Kata Menpora
Menpora Imam Nahrawi - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Setelah dinilai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan eksploitasi terhadap anak, PB Djarum menghentikan kegiatan audisi umum beasiswa bulutangkis mulai 2020. Apa tanggapan Menpora Imam Nahrawi?

PB Djarum akhirnya memutuskan menghentikan kegiatan audisi umum beasiswa bulutangkis, yang digela sejak 2006, pada 2020 mendatang. Pihak PB Djarum mengaku tak ingin menabrak aturan-aturan yang ada.

KPAI menilai PB Djarum melanggar Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP 109 isinya mengatur tentang perlindungan khusus bagian anak dan perempuan hamil.

KPAI juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mereka menilai, audisi tersebut sebagai bentuk eksploitasi anak secara terselubung.

Polemik pun terjadi di masyarakat. Tak sedikit yang menyayangkan sikap KPAI dengan alasan sudah banyak atlet bulutangkis didikan PB Djarum yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, seperti Tontowi Ahmad, Liliyana Natsir, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan, dan masih banyak lagi.

Di sela-sela peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Banjarmasin, Menpora Imam Nahrawi turut mengomentari polemik antara KPAI dan PB Djarum.

"Saya berharap audisi terus berjalan karena kami sudah melihat dan mendalami bahwa tidak ada soal-soal terkait eksploitasi anak. Tentu kalau itu terjadi, sesungguhnya sudah dilakukan tindakan-tindakan sebelumnya oleh aparat keoplosian," kata Imam.

"Tapi sejauh ini semua berjalan dengan baik dan saya kira ini menjadi support kita kepada Djarum dan seluruh sponsor atau donatur atau bahkan bapak asuh untuk terus membantu olahraga Tanah Air karena tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah, tidak cukup bekerja sendiri," tambahnya.

"Harus di-support, harus ada partisipasi publik yang kuat. Ke depannya, menurut saya, perusahan-perusahaan besar nasional atau BUMN, wajib punya anak asuh satu cabang olahrga sehingga pendanaan mendapatkan sokongan, promosi dan bahkan nanti bintang iklan berasal dari para atlet," tandasnya.

Komentar

Embed Widget
x