home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/20230910_Infografis_Kronologi_Cak_Imin_55_e239da28e2.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Infografis kronologi munculnya nama Cak Imin di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). (Desain: Inilah.com/Febri)</figcaption></figure>

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Pernyataan pers Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada 31 Agustus 2023, membuat geger jagat politik Tanah Air. Tak hanya masyarakat biasa, elite politik negeri ini juga banyak dibuat terkejut.Maklum, dalam pernyataan pers tersebut, Demokrat mengungkapkan telah terjadi sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya bagi partai besutan Presiden ke-6 RI itu, Susilo Bambang Yudhoyono.Demokrat memandang telah terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan, yaitu dengan dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.Permasalahan besarnya bagi Demokrat, yakni sang ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersingkir dari kursi kandidat bacawapres untuk mendampingi Anies. Padahal, menurut versi Demokrat --yang ikut mengusung Anies sebagai bacapres bersama Partai NasDem dan PKS-- dipilihnya Cak Imin sebagai bacawapres tidak disampaikan secara langsung oleh Anies ke pimpinan tertinggi Partai Demokrat. Lebih dari itu, Demokrat mengklaim kursi bacawapres sudah dijanjikan milik AHY.Dari situ, muncul kegaduhan politik, termasuk di malam tanggal 31 Agustus itu, para kader Demokrat di sejumlah daerah langsung mencopoti spanduk hingga poster yang bergambar Anies. Buntut dari dideklarasikannya Cak Imin sebagai pasangan Anies itu, membuat Demokrat juga hengkang dari KPP.Belakangan, Demokrat menjajaki sejumlah opsi. Pilihannya ada beberapa. Apakah bergabung ke poros koalisi yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bacapres atau bergabung ke PDIP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ada lagi opsi untuk membentuk poros koalisi baru. Pilihan terakhir tampaknya sulit lantaran harus mengajak partai politik lain, sementara semua parpol yang memiliki kursi di parlemen sudah memiliki koalisi. &nbsp;Namun, apapun bisa saja terjadi, dinamika politik.Komunikasi politik pun sudah mulai dibangun. Bahkan PDIP sudah menjembatani untuk terjadinya pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jauh sebelum terjadinya gegeran politik tanggal 31 Agustus lalu, AHY juga sudah masuk dalam radar bakal cawapres pendamping Ganjar.Terbaru, AHY kembali menegaskan bahwa partainya telah membuka lembaran baru atau move on dari dinamika politik yang terjadi belakangan ini. "Kita menyongsong peluang-peluang dan juga penuh harapan," ujar AHY saat memberikan sambutan pada acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).<h2>Tentukan Pilihan</h2>Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut semua opsi tentunya dibahas. Baik itu opsi untuk bergabung pada dua koalisi yang telah ada, koalisi yang mengusung Prabowo maupun opsi koalisi yang mengusung Ganjar. Termasuk juga opsi poros koalisi baru.Kata Kamhar kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023), tentunya semua opsi tersebut dihitung dengan cermat dan seksama, hingga saatnya ketika Majelis Tinggi Partai (MTP) memutuskan.Minggu ini, tutur Kamhar, melalui rapat pleno dan commanders call yang telah dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi kader yang menjadi bahan pertimbangan MTP pada saat membahas dan memutuskan arah koalisi Partai Demokrat ke depan. “Jadi kita tunggu saja hasil keputusan MTP.”Peneliti senior Trust Indonesia, Ahmad Fadhli mencermati Partai Demokrat saat ini memiliki sejumlah opsi untuk bermanuver dalam konstelasi Pilpres 2024 setelah berpolemik dengan bacapres Anies Baswedan. Pertama, mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digawangi oleh Gerindra. Secara politik, langkah ini akan semakin menguatkan koalisi besar KIM dan mengulangi sejarah koalisi di tahun 2019 lalu.“Langkah ini paling rasional bagi Demokrat, karena rasanya tidak mungkin mereka akan ditolak oleh Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Bagi Demokrat dan Koalisi Indonesia Maju, agenda koalisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak,” kata dia dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023).Opsi kedua, Demokrat bisa membangun langkah taktis membentuk koalisi baru dengan menggandeng PKS dan PPP. Langkah ini sangat menguntungkan Demokrat karena berpeluang mendorong AHY menjadi cawapres.“Opsi kedua ini cukup rasional bagi Demokrat yang memang sangat menginginkan AHY maju dalam Pilpres. AHY potensial menjadi capres atau cawapres asalkan bisa membuat negosiasi dengan PKS dan PPP. Bersama Sandiaga, AHY tentu akan menjadi kunci terbentuknya koalisi ini,” jelas dia.Ketiga, langkah yang paling utopis, yakni kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Meski terasa berat, ungkap Fadli, langkah ini boleh jadi akan dilakukan Demokrat jika tidak ada koalisi politik lainnya yang mau menerima mereka.“Opsi ini memang paling konyol. Tetapi opsi ini potensial terjadi kalau tidak ada koalisi politik lain yang mau menerima Demokrat,” kata Fadli.Selanjutnya, langkah keempat yang disebut sebagai langkah pragmatis. Dalam konteks ini, menurut Fadli, Demokrat bisa saja akan berkoalisi dengan PDIP yang notabene sudah menjadi rival politik hampir 20 tahun. Akan tetapi, jika sampai terjadi, opsi ini hanya akan menjadikan Demokrat sebagai anggota biasa yang kurang memiliki posisi tawar.“Kalaupun bergabung dengan PDIP, Demokrat tentu hanya menjadi anggota koalisi biasa yang tidak punya posisi tawar dan hanya jadi partisipan biasa. Tetapi memang hanya itu yang bisa dilakukan jika bergabung dengan koalisi yang dikomandoi PDIP tersebut,” ujarnya.Terakhir, langkah yang paling apatis diambil Demokrat dengan tidak mengusung pasangan capres-cawapres manapun. Langkah ini bisa saja menjadi langkah terakhir yang diambil Demokrat bila komunikasi dengan semua partai politik dan koalisi menemui jalan buntu.Menurut Fadli, langkah apatis ini akan merugikan Demokrat karena mengubur harapan dan ekspektasi politik kader untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2024.“Trust Indonesia tidak berharap Demokrat akan mengambil langkah terakhir (apatis) ini. Sebab, ini sangat merugikan posisi politik dan mengubur harapan publik serta para kader,” tuturnya.Dalam pandangan Fadhli, serendah-rendahnya partisipasi politik dalam pilpres adalah bergabung dengan koalisi. “Sebab, di ujung jalan sana, ada harapan bahwa visi-misi politik Demokrat dalam pemerintahan akan diakomodir oleh capres-cawapres dan koalisi jika memenangkan pemilu.” &nbsp;

Setelah Geger 31 Agustus, ke Mana Demokrat Melangkah?

Koalisi Indonesia Maju (KIM) --koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024-- resmi kehilangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini setelah <a href="https://www.inilah.com/tag/cak-imin-efek">Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin</a>, 'dipinang' untuk mendampingi Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Deklarasi Anies-Muhaimin juga telah digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023.Padahal, enam hari sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo, termasuk PKB, sepakat mengganti koalisi mereka dari yang sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM)."Kita sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo saat sambutan dalam acara HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.Dengan hengkangnya PKB, KIM kini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, terbaru, koalisi ini ketambahan kekuatan Partai Gelora.Prabowo angkat bicara usai ditinggal oleh PKB. Menurut dia, perpisahan akan selalu ada dalam setiap pertemuan."Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu kadang-kadang berpisah ya, santai saja," ujar Prabowo usai dideklarasikan oleh Partai Gelora, Sabtu, 2 September 2023.Prabowo mengatakan, dukungan dari Gelora usai PKB pergi, bukanlah sebagai pelipur lara. Menteri Pertahanan itu menyebut, tidak ada pelipur lara dalam setiap demokrasi. Yang terpenting, kata Prabowo, mereka (partai-partai) tetap berbuat yang terbaik untuk rakyat."Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai, rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan. Dan rakyat tidak bodoh, rakyat tidak bisa dibohongi, semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran," ujar Prabowo.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg"><figcaption>Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai deklarasi capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023. [foto: Antara]</figcaption></figure><h2 style="text-align:center;">* * * * *</h2>Pasca PKB hengkang dari KIM dan bergabung dengan KPP, beragam analisi pengamat bermunculan. Misalnya saja soal bagaimana Prabowo yang dinilai bakal kehilangan potensi suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga prediksi pertarungan politik di Jawa Timur bakal semakin sengit.Prabowo pun harus mempertajam strateginya dalam menghadapi Pilpres 2024. Terlebih dia sudah ditinggal oleh PKB. Hilangnya PKB tak bisa dipungkiri bisa berpengaruh terhadap perolehan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah."Cabutnya PKB dan Cak Imin dari gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki efek yang berpotensi merugikan Prabowo Subianto. Karena bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan suara di basis-basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Ikhwanul Ma'arif kepada wartawan, Selasa, 5 September 2023.Pasca PKB menarik diri dan memilih maju bersama Anies Baswedan bisa membuat pertarungan politik di Jawa Timur kian sengit. "Artinya saat ini Prabowo butuh sosok dan mesin politik yang secara institusi mampu mengimbangi potensi suara Ganjar yang diusung PDIP sekaligus Anies yang diusung NasDem berpasangan dengan Cak Imin dari PKB," jelasnya.Oleh karena itu, Ikhwanul menyarankan agar Prabowo mengambil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mendampinginya dalam pertarungan pilpres 2024 mendatang. Sebab potensi suara Partai Golkar di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Jawa Barat masih cukup besar.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg"><figcaption>Bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di pinggir sebuah jalan raya. [foto: dok.PKB]</figcaption></figure>Berbagai lembaga survei juga menempatkan Partai Golkar sebagai satu dari tiga partai dengan elektabilitas yang cukup tinggi di bawah PDIP dan PKB."Tentu saja tingginya potensi pemilih Partai Golkar di Jawa baik Timur dan Tengah, serta ditambah Jabar, saya kira mampu menyaingi basis massa PDIP dan PKB. Bahkan menurut kami, berdasarkan hasil proyeksi politik kami, pertarungan sesungguhnya antara tiga pasangan capres-cawapres tersebut berada di Jawa Timur," jelas Ikhwanul.Ia menambahkan, keuntungan lainnya yang akan dimiliki oleh Prabowo yakni Partai Golkar punya mesin politik yang solid dan menyebar secara rata. Jangkauannya pun berbagai segmentasi pemilih, termasuk kalangan pemilih Islam tradisional, pemilih muda dan pemilih luar Jawa."Jaringan politik yang kokoh dan merata yang dimiliki oleh Partai Golkar dan Airlangga sebagai seorang tokoh politik menjadi poin penting bagi Prabowo untuk tetap kompetitif khususnya di daerah-daerah basis pemilih besar. Dengan kekuatan mesin politik tersebut akan mempengaruhi pertarungan merebut suara di setiap daerah-daerah tersebut nantinya," ujarnya.<h2 style="text-align:center;">* * * * * *</h2>Hanya beberapa hari setelah hengkangnya PKB, Prabowo bertemu dengan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, di kediaman pribadinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peneliti Saiful Mujani Research &amp; Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai bahwa Prabowo bermaksud ingin menambal suara Nahdlatul Ulama (NU) akibat hengkangnya PKB dari koalisi."Yang paling utama saya lihat adalah Prabowo yang baru saja kehilangan PKB. Hengkangnya PKB membuat Prabowo kehilangan potensi menambah suara di basis-basis NU," kata Saidiman di Jakarta, Kamis, 7 September 2023."Saya menduga pertemuan Yenny-Prabowo tersebut salah satunya bisa dibaca sebagai upaya Prabowo menambal lobang suara yang ditinggalkan PKB," imbuhnya.Apakah suara NU Yenny lebih kuat dibanding Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Saidiman tidak yakin. Menurutnya, Cak Imin lebih kuat dari Yenny karena punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah."Menurut survei, Muhaimin masih lebih populer dibanding Yenny. Apalagi Muhaimin punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah," ujarnya.Lebih lanjut, Saidiman juga tidak yakin soal peluang Yenny bakal dijadikan cawapres Prabowo. Sebab, akan ada resistensi dari Golkar dan PAN yang membawa nama cawapres untuk Prabowo."Saya duga peluang Yenny jadi Cawapres Prabowo tidak begitu besar. Karena Prabowo membutuhkan tambahan partai di luar Gerindra untuk dapat tiket jadi Capres," tuturnya."Jika Prabowo mengusung Yenny, saya menduga akan ada resistensi dari kawan koalisinya, Golkar dan PAN, yang juga membawa nama bacawapres," kata Saidiman.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg"><figcaption>Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2023. [foto: Inilah.com]</figcaption></figure>Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik M Riza Widiyarsa. Ia menilai Prabowo berusaha menarik suara suara Nahdliyin dengan merangkul Yenny Wahid."Gerindra panik ketika PKB hengkang karena potensi mendulang suara Nahdliyin di Jateng dan Jatim menjadi sulit. Menurut berbagai survei, dalam pilpres 2024 akan ada lebih dari 38 juta warga NU yang punya hak pilih," ujar Riza dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 September 2023.Ia juga mengatakan, pertemuan ini seperti cara bagi Gerindra untuk bisa tetap mendapatkan dukungan dari NU pada pemilu 2024 nanti, ditambah lagi Yenny Wahid mengatakan jika banyak Kyai NU yang mendukung Prabowo."Jadi memang menjadi agak terlihat bahwa ini seperti upaya Prabowo untuk menggaet suara NU pasca ditinggal PKB," tambahnya.Namun menurut Riza, Yenny terlihat belum menentukan sikap karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga sempat menemui dirinya dan sang ibu Sinta Nuriyah WahidRiza menilai, terdapat perbedaan dalam pertemuan antara putri Gus Dur ini dengan Prabowo maupun Ganjar."Perlu digarisbawahi adalah respon Yenny yang bisa dibaca tidak sama ketika bertemu oleh Ganjar dan Prabowo. Kepada Ganjar, Yenny siap untuk diajak muter Jateng dan Jatim. Sedangkan ketika bertemu PS (Prabowo Subianto), sepertinya pembahasannya normatif saja," ucapnya. &nbsp;

INILAH REVIEW

Menyimak Strategi Politik Prabowo Usai Hengkangnya Cak Imin dari KIM

Hari masih pagi, duet AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) sudah jadi sasaran tembak KPK. Ketika sudah siang atau hampir menang, bisa jadi kembali diserang. Pasangan ini benar-benar belum aman.Lahirnya duet bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disingkat AMIN pada akhir pekan lalu, memang mengejutkan publik.Tapi, lebih mengejutkan lagi, ketika KPK memeriksa Muhaimin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans pada 2012. Kala Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manekertrans).Mengejutkan karena, deklarasi pasangan AMIN yang berlangsung di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023). Empat hari berselang, tepatnya Rabu (5/9/2023), Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi kasus 'usang' itu.Namun, Cak Imin minta penjadwalan ulang karena pada hari itu harus memenuhi undangan acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional JQH NU di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel).Keesokan Kamis (7/9/2023), Ketum PKB itu, mengenakan baju putih, terlihat di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Langkah kakinya terasa ringan memasuki gedung yang dinilai angker bagi koruptor itu.Usai diperiksa selama 5 jam, dia lebih banyak tertawa. Tergambar jelas adanya kelegaaan dari raut wajahnya. &nbsp;"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemnakertrans tahun 2012," kata Cak Imin.Dari rangkaian kejadian yang bukan karena kebetulan itu, tudingan KPK berpolitik, begitu derasnya. Apalagi, KPK era Firli Bahuri ini, cukup sering diterpa masalah. Khususnya menyangkut integritas pimpinan KPK.Dalam perbincangan dengan Inilah,com, beberapa waktu lalu, eks Komisioner KPK, Saut Situmorang tegas-tegas menyebut KPK di bawah nahkoda Firli Bahuri, kinerjanya sangat kental politik."KPK saat ini yang dipimpin Firli sangat berbeda dengan era sebelumnya. Rekam jejaknya sangat sulit menafikan adanya kekuatan besar yang mengendalikan KPK," kata Saut.Ingat kasus Formula E yang beredar jauh sebelum Anies Baswedan masuk bursa capres, cukup menyita perhatian publik. Kala itu, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia pun menyambangi gedung KPK untuk diperiksa pada 7 september 2022.Dalam perjalannya, kasus ini, melahirkan kegaduhan yang luar biasa. Lantaran Firli ingin memaksakan kehendak dengan menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sayangnya gayung tak bersambut. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro melawan.Singkat cerita, Firli pun mencopot Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Mabes Polri. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskannya ke KPK. &nbsp;Artinya, pengalaman mau dipolitisasi KPK, bukan hanya mengarah ke Cak Imin saja. Anies Baswedan pun jadi sasaran."Misalnya, perkara formula E (Anies Baswedan) juga dibegitukan kemarin. Yang sampai 19 kali gelar perkara. Itu sudah jelas sebenarnya kalau KPK itu di-remote dari luar. Kita juga sudah tahu siapa yang ngeremote (KPK)," papar Saut.Menariknya, kata Saut, tiba-tiba muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan perpanjangan masa tugas Firli cs. Dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Tentu saja, kejadian ini bukan kebetulan. "Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dari empat tahun menjadi lima tahun, tentu tidak datang begitu saja. Sudah jelas ada politik sistem di dalam itu," paparnya.Padahal, kata Saut, dari sisi kinerja, KPK era Firli, tidak bagus-bagus amat. Bahkan banyak yang integritas yang mendera pimpinannya. Sebut saja, Lili Pintauli Siregar, wakil Ketua KPK yang mundur pada 11 Juli 2022. Karena Lili terbukti menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika senilai hanya Rp90 juta dari Pertamina.Belum lagi kasus bocornya dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyeret Firli. Namun, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyelamatkan Firli dengan dalih tak terbukti."Dewas sendiri kondisi sekarang, kamu tahu. Gimana Firli sudah perlakukan (Dewas KPK) begitu. Kasus ESDM kurang jelas gimana," kata Saut.Duet AMIN Target Operasi PenguasaDosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari berpandangan sama. Bahwa, pemeriksaan Cak Imin oleh KPK pasca deklarasi AMIN, jelas-jelas produk dari sebuah kepentingan politik.Saat ini, kesan KPK menjadi alat gebuk penguasa, sulit dibantah. Intinya, pasangan AMIN sudah menjadi target operasi untuk digagalkan."Karena,sebelum deklarasi tidak terlihat tanda-tanda dari KPK untuk menindaklanjuti kasus yang sudah berumur 12 tahun. KPK harus jelaskan, setelah deklarasi, tiba-tiba perkara itu ditindak lanjuti," kata Feri.Cara-cara ini, menurutnya, tidak hanya menciderai demokrasi. Namun juga melanggar prinsip-prinsip pembentukan KPK serta nilai etik dalam pemberantasan korupsi."Ingat, KPK harus bekerja sesuai proses hukum, bukan politik. Semangat KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang independen dalam rumpun eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun," paparnya.Sementara, Yudhi Purnomo, mantan penyidik KPK, mempertanyakan pola kinerja KPK era Firli. Pemeriksaan Cak Imin, seharusnya juga mempertimbangkan persepsi publik. Apalagi, banyak masalah menyangkut integritas pimpinan KPK saat ini.Termasuk dua kasus besar yang menyeret Ketua KPK, Firli Bahuri, yakni penangangan dugaan korupsi Formula E serta bocornya hasil penyelidikan dugaan korupsi Kementerian ESDM."Memang tidak ada yang salah dengan penyidikan KPK itu, namun momentumnya layak dipertanyakan. Kenapa baru sekarang? Beberapa pihak khawatir ada yang menunggangi KPK. Terlebih bila berkaca kepada pimpinan KPK saat ini, yang integritas banyak masalah," kata Yudhi.Dalam konteks ini, Yudhi mengatakan bukan dalam rangka membela Cak Imin. Yang baru saja menerima pinangan Surya Paloh, menjadi cawapresnya Anies Baswedan."Saya menilai, potensi pesanan dari tangan penguasa dalam perkara dugaan korupsi di Kemenaker ini, cukup besar," ungkapnya.Sebagai mantan penyidik KPK, Yudhi mengatakan, pemanggilan menteri atau bekas menteri oleh KPK, adalah hal yang lumrah. Ada kapasitas menteri terkait tupoksinya yang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, baik formil maupun materiil.KPK Bantah BerpolitikAtas tudingan KPK berpolitik, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri buru-buru membantah. Dikatakan, pemeriksaan Cak Imin murni penegakan hukum. "Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya," kata Ali.Kata Ali, pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan proteksi TKI di Kemenakertrans pada 2012, merupakan rangkaian dari penyidikan KPK yang telah dilakukan sebelumnya."Kami memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi. Yang tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya yaitu karena kami sedang selesaikan proses penyidikan 3 orang tersangka yang telah dimulai sejak Juli 2023, atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan," kata dia.Walaupun kejadian perkaranya pada 2012, kata Ali, namun KPK menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya, naik ke tingkat penyelidikan kasus pada 2022. "Sehingga inipun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini," tuturnya.&nbsp;&nbsp;

  Duet AMIN Belum Aman dari Manuver Politik Kuningan

Nardi (42), masih ingat betul mendengar suara klakson truk terus berbunyi sebelum terjadi kecelakaan maut yang merusak sejumlah kendaraan, hingga menyebabkan empat orang tewas di Exit Tol Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Sabtu (23/9/2023) malam.Nardi merupakan saksi sekaligus korban selamat dari kecelakaan maut yang berawal dari rem blong truk bernopol AD 8911 IA."Karena truk sudah membunyikan klakson tanpa putus, sejak dari depan Dusun Semilir," ungkapnya.Truk tanpa muatan yang melaju dari arah Semarang tersebut ditengarai sudah mengalami malfungsi rem beberapa saat setelah melaju di jalan menurun sebelum simpang Bawen.Laju truk, lanjutnya, juga terlihat tidak terkendali karena kondisi jalan memang menurun sejak dari Dusun Semilir hingga lokasi kecelakaan.Pada saat yang sama, lampu traffic light (TL) di simpang exit tol Bawen banyak kendaraan yang sedang berhenti karena lampu sedang menyala merah. Truk yang terus melaju akhirnya menabrak belasan kendaraan yang berhenti di simpang exit tol Bawen."Banyak sepeda motor yang tertabrak dan beberapa di antaranya juga terseret hingga belasan meter dari lokasi kecelakaan dengan posisi di bawah truk," tambahnya.Korban selamat lainnya, Dewi (24), mengaku juga mendengar suara klakson panjang truk tronton tersebut sebelum suara keras benturan kendaraan."Tetapi tidak bisa apa-apa karena kendaraan yang berhenti di lampu TL banyak dan cukup rapat," jelasnya.Meski sempat tersenggol kendaraan lain yang tertabrak, ia tidak mengalami luka-luka."Sempat terbentur pembatas jalan tetapi tidak apa-apa," ungkapnya bersyukur.Sebelumnya, kecelakaan yang dipicu truk blong terjadi di simpang exit tol Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kecelakaan yang melibatkan lima mobil dan sembilan sepeda motor ini mengakibatkan tiga orang pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian dan satu korban lainnya meninggal usai sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Kesaksian Warga Kecelakaan Maut Exit Tol Bawen, Klakson Truk Bunyi Terus Sebelum Tabrakan Hebat

Lautan massa yang diperkirakan berjumlah lebih dari satu juta orang menyambut kedatangan pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN) dalam meramaikan jalan gembira pada Minggu pagi (24/9/2023). Dua tokoh dari Koalisi Perubahan yang datang bersama istri masing-masing menyapa jutaan warga yang memadati kawasan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.Anies-Cak Imin membelah massa untuk tiba di panggung utama. Meski mendapat pengawalan, mereka tetap berdesak-desakan karena warga tidak berhenti ingin bersalaman dan berfoto. Dengan senyum yang selalu terpancar, sesekali Anies dan Cak Imin melambaikan tangan kepada massa yang lokasinya jauh dari tempat mereka berjalan. Dari beberapa sudut lokasi terdengar suaru dukungan yang menginginkan Anies-Cak Imin memenangkan Pilpres 2024.Anies merasa takjub dengan dukungan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pasangan AMIN. Gubernur DKI periode 2017-2022 itu berharap agar jumlah massa yang hadir di kawasan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat terus bertambah sampai waktu pencoblosan 14 Februari 2024. "Setelah datang dari sini bapak dan ibu harus menjangkau semua keluarganya, tetangganya, agar bersama-sama berjuang mewujudkan perubahan untuk Indonesia," kata Anies.Anies bahkan meminta agar warga Sulawesi Selatan tidak hanya memenangkan pasangan AMIN pada Pilpres 2024, tapi juga memilih partai-partai pengusung dan pendukung Koalisi Perubahan seperti NasDem, PKS, PKB, dan Partai Ummat.&nbsp;"Perubahan akan semakin cepat terlaksana jika kita tidak hanya memenangkan Pilpres 2024, tapi juga mengirim wakil-wakil rakyat dari empat partai pengusung dan pendukung ke parlemen. Insya Allah doa kita diijabah dan insya Allah kemenangan dihantarkan kepada kita," tutur Anies, mengharapkan.Adapun Cak Imin menyebut kedatangan jutaan warga ke tempat itu karena mereka menginginkan terjadinya perubahan di Sulawesi Selatan dan seluruh wilayah Indonesia. Ketua Umum DPP PKB itu mengaku semakin optimistis menyambut Pilpres 2024 setelah melihat dukungan yang tidak pernah berhenti terhadap pasangan Amin. "Insya Allah 2024 saya bersama Mas Anies berhasil mengubah Indonesia menjadi lebih makmur. Saya mendengar rakyat kecil yang menginginkan perubahan," ujar Cak Imin.Harapan Anies dan Cak Imin juga diaminkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menghadiri acara tersebut. Menurutnya, kemenangan pasangan AMIN pada Pilpres 2024 akan terasa ideal jika diikuti kemenangan partai pengusung dan pendukung di Pileg.&nbsp;Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP NasDem Ahmad Ali berharap agar kader dan pengurus empat partai Koalisi Perubahan semakin solid dalam memperkenalkan Anies-Cak Imin kepada masyarakat di akar rumput. "Sampaikan kepada semuanya bahwa pasangan ini (AMIN) adalah pasangan terbaik. Ewako," tegas Ahmad Ali.

Disambut Jutaan Warga di Makassar, Anies Serukan Perubahan dan Kemenangan di Pilpres 

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan kualitas udara di kota metropolitan ini tidak sehat dengan partikel halus (Particulate Matter/PM) 2,5 pada angka 101-199 pada Minggu (24/9/2023) pagi hingga pukul 06.00 WIB.Laman resmi Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan di antara lima wilayah, Lubang Buaya di Jakarta Timur memiliki angka PM2,5 sebesar 104.Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.Sedangkan kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.Sementara itu, kategori sedang berarti tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.Selain Jakarta Timur, ISPU di wilayah Jakarta lainnya terpantau sedang, yakni Bundaran HI di Jakarta Pusat (77), Kelapa Gading di Jakarta Utara (77), Jagakarsa di Jakarta Selatan (64) dan Kebon Jeruk di Jakarta Barat (65).Pada situs pemantauan IQ Air, Minggu pukul 06.11 WIB, Jakarta, diklasifikasikan sebagai kota nomor tujuh dengan pencemaran udara tertinggi di dunia dengan nilai 118.Untuk nomor satu kota tercemar, yakni Delhi di India dengan 157, kedua Karachi di Pakistan (152), ketiga Kuching di Malaysia (136) dan keempat Lahore di Pakistan (136).Data kualitas udara diperoleh berdasarkan pantauan di 20 stasiun pemantau, di antaranya berada di Layar Permai (PIK), Jalan Raya Perjuangan (Kebon Jeruk) dan Jimbaran (Ancol).

Udara Jakarta Minggu Pagi Ini Tak Sehat, Terparah di Lubang Buaya

Kapolres Semarang, AKBP Achmad Oka Mahendra, memastikan sopir truk yang menyebabkan kecelakaan karambol di Exit Tol Bawen Sabtu (23/9), sekitar pukul 18.35 WIB, sudah diamankan.Sopir teridentifikasi bernama Agus Riyanto (44), warga Klepu Krajan 03/01 Klepu Donorojo, Kabupaten Pacitan."Sementara untuk pengemudi dan kernet truk sudah diamankan dan nanti kita mintai keterangannya, untuk penanganan dan pendalaman lebih lanjut," kata Achmad usai meninjau lokasi kecelakaan semalam.Truk diduga mengalami rem blong hingga laju kendaraan ini tak terkendali. Hingga akhirnya truk menabrak empat mobil dan sembilan sepeda motor yang sedang berhenti, karena lampu TL di simpang exit tol Bawen sedang menyala merah.Seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka, lanjutnya, telah dibawa ke &nbsp;At-Tin Hospital yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan."Terkait dengan identitas para korban, hingga saat ini masih dalam proses identifikasi oleh petugas Satlantas Polres Semarang," jelas Kapolres.Tiga orang dilaporkan tewas di lokasi kejadian, sementara satu orang lagi meninggal dunia usai sempat mendapat perawatan di rumah sakit.Sebelumnya, kecelakaan yang dipicu truk blong terjadi di simpang exit tol Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kecelakaan yang melibatkan lima mobil dan sembilan sepeda motor ini mengakibatkan sejumlah kendaraan rusak berat, dan korban berjatuhan.

Sopir dan Kernet Truk Maut Exit Tol Bawen Diperiksa Intensif Polisi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat munculnya wacana meleburnya koalisi PDIP dan Gerindra cukup signifikan menambah suara, meskipun sebenarnya bakal calon presiden Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo sama-sama punya peluang besar sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.&nbsp;"Dengan kondisi itu seharusnya mereka tetap terpisah dan menjadi rival dalam kontestasi pilpres," ujar Dedi saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Minggu (24/9/2023).Dengan adanya wacana duet Prabowo dan Ganjar melalui meleburnya dua poros koalisi itu, kata Dedi, bisa saja menandai kekhawatiran jika pasangan capres dan bawacapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar unggul, sehingga mereka merasa perlu membuat koalisi sebesar-besarnya."PDIP dalam masa kegamangan yang cukup tinggi, satu sisi mereka ragu bisa memenangi pilpres tanpa dukungan Jokowi, dan situasinya Jokowi cenderung memihak Prabowo," kata Dedi.Di sisi lainnya, lanjut dia, PDIP mengalami kekhawatiran jika justru Anies-Muhaimin lolos dalam putaran pertama pilpres, karena jika demikian kondisinya maka peluang PDIP kalah semakin besar. "Untuk itu bisa saja muncul ide membesarkan kekuatan sejak awal agar bisa lebih mungkin kalahkan Anies-Muhaimin," tutur Dedi.Menurutnya, situasi yang dihadapi PDIP cukup beralasan, pertama, karena Anies telah mendapat sebagian besar porsi pemilih NU melalui PKB dan Muhaimin, meskipun PBNU ikut aktif menekan dan mempromosikan "anti" PKB, namun tetao saja di tingkat bawah justru pengaruh PBNU lemah.&nbsp;Kedua, Ganjar hanya mengandalkan suara PDIP dan Jokowi, sementara sebagian besar pendukung Jokowi sudah ada di Prabowo, meskipun PDIP pemenang Pemilu 2019. "Itu tidak cukup membuat mereka optimistis di 2024," terang Dedi.Lebih jauh ia menambahkan bahwa pasangan Anies-Muhaimin untuk dapat unggul atau memenangkan Pilpres 2024 perlu lebih intens menggalang konsolidasi, fokus pada ceruk mereka sendiri, dan berupaya tidak tergoda untuk ikut propaganda kubu Ganjar maupun Prabowo.

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

INFOGRAFIS: Relokasi Rempang, Antara Derita Warga dan Investasi

Jaga Kampung Tua, Solidaritas Melayu Pertahankan Sembulang Rempang

Ketakutan Warga Rempang Kini, Pilih Diam Atau Dianggap Provokator

Rempang Tanah Leluhur Para Pejuang

Kekejaman Pengusiran Warga, Warisan yang ‘Dilestarikan’ dari Zaman ke Zaman

Konflik Proyek Investasi, Mau Sampai Kapan Pemerintah Mengulangi Kesalahan?

Kesaksian Warga Kecelakaan Maut Exit Tol Bawen, Klakson Truk Bunyi Terus Sebelum Tabrakan Hebat

Disambut Jutaan Warga di Makassar, Anies Serukan Perubahan dan Kemenangan di Pilpres

Udara Jakarta Minggu Pagi Ini Tak Sehat, Terparah di Lubang Buaya

Sopir dan Kernet Truk Maut Exit Tol Bawen Diperiksa Intensif Polisi

Prabowo dan Ganjar Seharusnya Tetap Terpisah, Ada Kekhawatiran Anies Unggul

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA