Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 November 2018 | 20:35 WIB

Hentikan Merampas Tanah Rakyat

Oleh : Koran Kaltim | Jumat, 13 Januari 2012 | 02:10 WIB

Berita Terkait

Hentikan Merampas Tanah Rakyat
Foto : ilustrasi

INILAH.COM, Pontianak -Ratusan orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar mendatangi gendung DPRD Kalbar, Kamis (12/1). Mereka meneriakkan penghentian perampasan atas tanah rakyat yang selama ini masih terjadi.

Gerakan FKR yang dimotori Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar itu terdiri dari Forum Mahasiswa Landak, Front Mahasiswa Nasional, Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah, Sylva Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, GMNI, GMKI, HMPPDK, Barisan Pemuda Adat Kalbar (Bara), IPMHA, IMDP, DPM Untan, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), KAMMI, STKR, dan JMKB.

Dalam aksi itu juga, tergabung organisasi gerakan dari Komite Nelayan Pantai Selatan (KNPS), Walhi Kalbar, AMAN Kalbar, JKPP, Pancur Kasih, Lembaga Gemawan, Institut Dayakologi, PPSDAK Pancur Kasih, Riak Bumi, El Pagar, Yayasan Lembah, Lanting Borneo, Cassia Lestari, OR Bumbun Lestari Bersatu Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan.

Kedatangan mereka itu pada waktu yang saat tepat, dimana sedang berlangsung paripurna penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Kalbar 2012 antara eksekutif dengan DPRD Kalbar. Tak ayal belasan anggota DPRD dari fraksi dan komisi di lembaga terhormat tersebut turun untuk menemui para pendomo.

Anggota DPRD Kalbar yang menyabut ratusan pedemo itu diantaranya, Sy. Izhar Asyyuri, H. Retno Pramudya, Bonifatius Benny, Inosensius, M Syafrani, Syafarudin, Suprianto, Tapanus, M Isha, dan Setyo Gunawan.

Sesaat kemudian, setelah beberapa perwakilan FPR melakukan orasi. Margaretcha Conny yang mewakili perempuan adat dari AMAN Kalbar maju ke depan para wakil rakyat untuk membacakan pernyataan sikap mereka.

Masalah utama agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia khususnya Kalbar adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria.Baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan koorporasi besar, ditengah puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah. Ironisnya ketimpangan tersebut dan perampasan tanah-tanah rakyat masih terus terjadi.

Perampasan tanah tersebut terjadi karena persengkokolan pemerintah dan legislatif yang telah mengesahkan berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 18/2004 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No 4/2009 tentang Minerba, dan terbaru pengesahan UU Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan banyak lagi UU dan peraturan lainnya yang tidak berpihak pada rakyat.

Keseluruhan perundang-undangan tersebut sesungguhnya telah melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa. Semuanya hanya untuk kepentingan para pemodal.

Perampasan tanah rakyat berjalan dengan mudah dikarenakan pemerintah pusat dan daerah tidak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian untuk membunuh, menembak, menangkap dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya jika ada rakyat yang berani menolak dan melawan perampasan lahan.

Tragedi mesuji dan Bima adalah bukti Polri tidak segan-segan membunuh rakyat yang menolak perampasan tanah dan penghancuran lingkungan. Hal ini terjadi karena kepolisian secara jelas dan terbuka telah menjadi tenaga aparat bayaran perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

Cara-cara yang dilakukan rezim SBY-Boediono dalam melakukan perampasan tanah dengan menggunakan perangkat kekerasan negara, mulai dari pembuatan UU yang tidak demokratis hingga pengerahan institusi Polri/TNI untuk melayani kepentingan modal asing dan domestik sesungguhnya adalah sama dan sebangun dengan cara-cara rezim fasis Orde Baru.

"Kami menilai bahwa perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk nyata dari perampasan kedaulatan rakyat,"

Front Perjuangan Rakyat Kalbar menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang terhimpun dalam organisasi-organisasi gerakan untuk merebut dan menduduki kembali tanah-tanah yang telah dirampas oleh pemerintah dan pengusaha.

"Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi perlawan terhadap segala bentuk perampasan tanah. Kami juga mengajak kepada para cendikiawan, budayawan, agamawan, profesional dan mengutuk keras dan melawan segala bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dalam melakukan perampasan tanah," harapnya. [mor]

Komentar

Embed Widget
x